Komisi VI DPR menyetujui penyempurnaan Pagu Sementara RAPBN 2010 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebesar Rp 364,967 miliar dengan menerapkan prinsip transparansi, obyektivitas, efektivitas dan efisiensi.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI Anwar Sanusi (F-PPP) yang didampingi Ketua Komisi VI Totok Daryanto (F-PAN) dan Wakil Ketua Komisi VI Agus Hermanto (F-PD) saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Wakil Kepala BKPM Yus’an, di Gedung Nusantara I DPR, Senin (31/8).

Komisi VI mendesak BKPM agar melakukan optimalisasi penggunaan anggaran sehingga kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan target, ujarnya. Mengingat, lanjutnya, realisasi pelaksanaan anggaran BKPM dalam APBN 2009 hingga 27 Agustus 2009 baru mencapai Rp 187,553 miliar atau mencapai 49,77 persen.

Ia menambahkan, Komisi VI akan mengupayakan secara maksimal dan membahasnya penambahan anggaran BKPM sebesar Rp 26 miliar untuk program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dalam RAPBN 2010.

Lebih jauh Anwar mengatakan, Komisi VI juga menyetujui realokasi anggaran sebesar Rp 14,609 miliar dari program penerapan kepemerintahan yang baik dan program peningkatan kualitas pelayanan publik untuk dipindahkan ke dalam program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dalam APBN 2009.

Hal ini terkait dengan rencana kegiatan rebranding investasi Indonesia dalam penyebaran potensi investasi Indonesia secara terpadu Trade, Tourism dan Investment (TTI) serta pameran investasi, terangnya.

Sementara itu Wakil Ketua BKPM Yus’an menjelaskan dalam paparannya, bahwa BKPM mendapat alokasi Pagu Sementara Tahun 2010 sebesar Rp 364,967 miliar atau mengalami penurunan 3,14 persen dari pagu definitif tahun anggaran 2009 sebesar Rp 376,815 miliar.

Yus’an menambahkan, alokasi pagu APBN BKPM 2009 dibagi ke dalam empat program. Salah satu diantaranya adalah program peningkatan iklim investasi dan reralisasi investasi, ujarnya.

Wakil Ketua BKPM Yus’an dihadapan anggota Komisi VI mengatakan, pelaksanaan serapan anggaran dapat dilakukan secara efisien dan optimal. Sehingga program dan kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik, tuturnya.

Dari sisi pengelola anggaran, kata Yus’an, BKPM telah berkoordinasi dengan nasasumber dari berbagai instansi terkait mengenai permasalahan yang timbul berkaitan dengan pengelolaan anggaran dalam rangka meningkatkan pemahaman para pengelola anggaran.(Iwan)